Muhammadiyah Sulsel Programkan Advokasi Kebijakan Publik
Dibaca: 2154
MAKASSAR - Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Said Tuhuleley, mendorong Muhammadiyah Sulsel untuk melaksanakan program advokasi kebijakan publik. Said mengatakan hal itu ketika memberikan prasaran dalam Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Terpadu Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel, Minggu (24/09) yang digelar di Auditorium Al-Amin Universitas Muhammadiyah Makassar.
Said menambahkan, salah satu pilar Muhammadiyah ketika didirikan oleh KH Ahmad Dahlan adalah kehadiran Majelis Penolong Kesengsaraan Umum bersama tiga majelis lainnya, Majelis Pustaka, Majelis Pengajaran dan Majelis Tabligh. “Oleh karena itu, sudah seyogyanya Muhammadiyah di abad kedua memainkan perannya dalam mengawal segala kebijakan publik yang terkait dengan kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Dosen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini.
Hal senada diungkapkan Ketua Alumni IPM Sulsel H. Ashabul Kahfi ketika berkunjung di arena Rakerwil (24/09). “Sudah seharusnya Muhammadiyah merumuskan program yang betul-betul menjadi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan warga persyarikatan pada khususnya. Disamping itu perlu disinergikan dengan program-program pembangunan yang direncanakan pemerintah,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut.
Dalam Sambutan Pembukaan Rakerwil, Ketua PW Muhammadiyah Sulsel KH. Alwi Uddin menyatakan bahwa Rakerwil ini dilaksanakan secara terpadu agar program setiap majelis bisa disinergikan satu sama lain. “Misalnya program majelis pemberdayaan masyarakat, akan bersinergi dengan Majelis Ekonomi, Majelis Pendidikan Dasar, sekaligus dengan majelis tabligh,” papar kandidat Doktor UIN Alauddin ini.
Rakerwil yang akan berlangsung sampai Minggu (25/09), mengagendakan perumusan program-program strategis Muhammadiyah Sulsel. “Kegiatan ini dihadiri oleh 500 orang peserta yang merupakan Pimpinan Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah se-Sulsel,” tambah Ketua Panitia H. Darwis Lantik(*)
Tags:
Kategori:
Arsip Berita
