Pimpinan PTM se-Sulsel Pertanyakan Berbagai Hal

Minggu, 02-10-2016
Dibaca: 820

RAKOR PTM. Ketua PWM Sulsel Prof Ambo Asse (kedua dari kiri) didampingi Sekretaris Dr Irwan Akib (paling kiri), Wakil Ketua Saleh Molla (ketiga dari kiri), Prof Gagaring Pagalung (kedua dari kanan), dan Syaiful Saleh, memberikan pengarahan sebelum menutup secara resmi Rakor PTM se-Sulsel, di Mini Hall FKIP Unismuh Makassar, Sabtu, 1 Oktober 2016. (Foto: Asnawin)

-----

Makassar, sulsel.muhammadiyah.or.id - Pimpinan Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) se-Sulawesi Selatan mempertanyakan berbagai hal terkait syarat calon Rektor, status atau posisi Direktur Program Pascasarjana pada Sekolah Tinggi, jarangnya dilibatkan pimpinan akademi dalam berbagai pertemuan PTM pada tingkat nasional, serta standar kurikulum mata kuliah Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah-an (AIK).

Pertanyaan-pertanyaan tersebut dikemukakan beberapa pimpinan PTM pada Rapat Koordinasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah se-Sulawesi Selatan, di Mini Hall FKIP Unismuh Makassar, Sabtu, 01 Oktober 2016.

“Bagaimana status atau posisi direktur program pascasarjana pada sekolah tinggi, apakah sama dengan dekan atau sama dengan ketua program studi. Kalau sama dengan dekan, berarti sama statusnya dengan ketua sekolah tinggi. Lalu bagaimana koordinasinya secara organisasi,” tanya Ketua STISIP Muhammadiyah Rappang, Dr Jamaluddin Ahmad.

Menjawab pertanyaan tersebut, Wakil Ketua Majelis Dikti-Litbang PP Muhammadiyah, Dr Irwan Akib, mengatakan, status direktur program pascasarjana pada sekolah tinggi, harus berada di bawah ketua.

“Tidak boleh sama posisinya dengan ketua, harus di bawahnya,” kata Irwan.

Terkait persyaratan calon rektor di lingkungan PTM yang dipertanyakan pimpinan PTM lainnya, Irwan Akib yang mantan Rektor Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar mengatakan, idealnya calon rektor harus berkualifikasi doktor (S3).

“Idealnya bergelar doktor, tetapi kalau ini diterapkan, maka kemungkinan akan banyak kendala yang dihadapi oleh perguruan tinggi Muhammadiyah, karena kadang-kadang doktor yang ada tidak memenuhi syarat sebagai calon rektor, tetapi dalam aturan di Muhammadiyah, calon rektor minimal berijazah S2,” ungkap Irwan.

Tentang jarangnya pimpinan akademi dilibatkan dalam berbagai pertemuan PTM tingkat nasional, Irwan mengatakan, aspirasi tersebut akan ia sampaikan kepada Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Mengenai standar kurikulum dan beban SKS (satuan kredit semester) mata kuliah Al-Islam dan Ke-Muhammadiyah-an (AIK), Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulsel Prof Ambo Asse mengatakan, sebaiknya mata kuliah AIK diwajibkan pada setiap semester.

“Mata kuliah AIK diwajibkan pada setiap semester, tetapi SKS-nya bisa diatur. Misalnya pada akademi yang hanya tiga tahun kuliah, SKS-nya cukup enam, tetapi diwajibkan pada setiap semester. Jadi, setiap semester cukup satu SKS, sehingga tidak ada semester yang kosong mata kuliah AIK-nya,” tutur Ambo Asse, yang sehari-hari menjabat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar.

Selain penjelasan umum oleh Ketua PWM Sulsel Prof Ambo Asse, Rakor PTM se-Sulsel yang dipandu Ir H Saleh Molla MM (Wakil Ketua PWM Sulsel), juga membahas empat materi, yaitu Kebijakan Pimpinan Pusat Muhammadiyah terkait Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Dr H Irwan Akib MPd), Tugas Pokok dan Fungsi, serta Kewenangan Badan Pembina Harian Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Ir HM Syaiful Saleh MSi).

Kebijakan Keuangan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Prof Dr Gagaring Pagalung Msi AkCA), serta Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (Ir H Abdurrakhim Nanda MT). (umar sadik/asnawin)

Tags: Majelis Dikti-Litbang, Muhammadiyah Sulsel,